Sri Mulyani KPR, lebih dari sekadar singkatan, mewakili dampak signifikan kebijakan perumahan di Indonesia. Peran Menteri Keuangan ini dalam membentuk aksesibilitas kredit pemilikan rumah (KPR), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telah memicu perdebatan dan analisis mendalam. Bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sektor properti, dan persepsi publik? Mari kita telusuri pengaruh Sri Mulyani terhadap lanskap KPR di Indonesia.
Dari inisiatif pemerintah hingga pengawasan ketat Kementerian Keuangan, pengaruh Sri Mulyani terhadap kebijakan KPR sangat terasa. Artikel ini akan mengkaji peran sentralnya, dampaknya terhadap perekonomian, respons publik, serta studi kasus implementasi di lapangan. Kita akan melihat bagaimana strategi yang diterapkan, baik yang menuai pujian maupun kritik, membentuk aksesibilitas dan daya beli masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki rumah.
Peran Sri Mulyani dalam Kebijakan KPR: Sri Mulyani Kpr
Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan Indonesia dalam beberapa periode, telah memainkan peran signifikan dalam membentuk kebijakan pemerintah terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pengaruhnya terlihat dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah. Peran Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya dalam pengawasan dan regulasi sektor ini juga turut membentuk lanskap KPR di Indonesia.
Kebijakan Sri Mulyani terkait KPR kerap menjadi sorotan, terutama bagi mereka yang ingin memiliki rumah. Namun, bagi yang sudah memiliki KPR dan ingin pindah ke properti lain, opsi over kredit rumah Bank BTN bisa menjadi solusi. Proses ini memungkinkan pemindahan kepemilikan KPR ke pihak lain, sehingga memudahkan transisi kepemilikan dan memberikan fleksibilitas lebih, sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mendukung akses perumahan yang lebih luas, sejalan dengan program Sri Mulyani dalam sektor properti.
Kebijakan KPR di Masa Kepemimpinan Sri Mulyani, Sri mulyani kpr
Beberapa kebijakan KPR yang diinisiasi atau dipengaruhi oleh Sri Mulyani antara lain program subsidi bunga KPR, relaksasi aturan terkait persyaratan KPR, dan peningkatan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang menyalurkan KPR. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Namun, setiap kebijakan tentu memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan.
| Tahun | Kebijakan | Dampak Positif | Dampak Negatif |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Program subsidi bunga KPR untuk rumah dengan harga tertentu | Meningkatnya aksesibilitas KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, peningkatan penjualan rumah, pertumbuhan sektor konstruksi. | Potensi peningkatan risiko kredit bagi lembaga pembiayaan, perlu pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi. |
| 2015-2019 | Relaksasi persyaratan KPR, seperti persyaratan uang muka dan jangka waktu kredit | Meningkatnya daya beli masyarakat, peningkatan jumlah pemohon KPR. | Potensi peningkatan risiko kredit bagi lembaga pembiayaan, perlu manajemen risiko yang baik. |
| 2019-sekarang | Peningkatan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang menyalurkan KPR, implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. | Menurunnya angka kredit macet, peningkatan stabilitas sektor keuangan. | Potensi penurunan jumlah penyaluran KPR karena persyaratan yang lebih ketat. |
Peran Kementerian Keuangan dalam Pengawasan dan Regulasi Sektor Perumahan dan KPR
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani berperan penting dalam pengawasan dan regulasi sektor perumahan dan KPR melalui berbagai mekanisme. Hal ini meliputi pengawasan terhadap lembaga keuangan yang menyalurkan KPR, perumusan kebijakan fiskal yang mendukung sektor perumahan, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Pengawasan yang ketat bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen.
Tantangan Utama dalam Kebijakan KPR
Pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan KPR, termasuk keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tingginya harga tanah dan bahan bangunan, serta risiko kredit yang perlu dikelola dengan baik. Selain itu, kesenjangan antara kebutuhan perumahan dan pasokan rumah yang tersedia juga menjadi tantangan yang signifikan.
Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan, tentu memperhatikan kebijakan KPR yang berdampak luas pada perekonomian. Namun, perdebatan seputar KPR seringkali menyangkut isu riba KPR , yang menjadi perhatian penting bagi sebagian masyarakat. Memahami kompleksitas riba KPR sangat krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran Sri Mulyani dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan, termasuk KPR, sangat vital untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.
Strategi Peningkatan Aksesibilitas KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Untuk meningkatkan aksesibilitas KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah telah menerapkan beberapa strategi, di antaranya program subsidi bunga, fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan pemerintah, dan penyederhanaan prosedur pengajuan KPR. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan perumahan bersubsidi dan perumahan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dampak Kebijakan KPR terhadap Perekonomian
Kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga daya beli masyarakat. Memahami dinamika ini krusial untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Kebijakan KPR yang tepat dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong peningkatan aksesibilitas kepemilikan rumah, kebijakan ini mampu merangsang sektor properti dan industri terkait, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tepat dapat memicu gelembung properti dan risiko ekonomi lainnya.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, terus mendorong peningkatan akses perumahan bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mempermudah akses pembiayaan, termasuk melalui skema KPR. Sebagai alternatif, Anda juga bisa mempertimbangkan kredit rumah syariah BSI yang menawarkan solusi pembiayaan perumahan sesuai prinsip syariah. Kemudahan akses pembiayaan seperti ini sejalan dengan visi Sri Mulyani dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan akses terhadap perumahan layak huni.
Program-program pemerintah terkait KPR pun diharapkan semakin mendukung terwujudnya hal tersebut.
Pengaruh Kebijakan KPR terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Kebijakan KPR berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Subsidi bunga, misalnya, dapat meningkatkan permintaan rumah, mendorong pembangunan, dan menciptakan efek domino positif pada sektor konstruksi, material bangunan, dan industri terkait. Kenaikan jumlah KPR yang disalurkan umumnya berkorelasi positif dengan pertumbuhan PDB sektor konstruksi. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat dan tidak terkendali dapat menimbulkan risiko sistemik.
Korelasi Suku Bunga KPR, Jumlah KPR, dan Pertumbuhan Sektor Properti
Tabel berikut menggambarkan korelasi antara suku bunga KPR, jumlah KPR yang disalurkan, dan pertumbuhan sektor properti selama beberapa tahun terakhir (data hipotetis untuk ilustrasi):
| Tahun | Suku Bunga KPR (%) | Jumlah KPR yang Disalurkan (juta unit) | Pertumbuhan Sektor Properti (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 1,5 | 5 |
| 2019 | 9 | 1,8 | 7 |
| 2020 | 7 | 2,2 | 9 |
| 2021 | 8 | 2,0 | 8 |
| 2022 | 9,5 | 1,7 | 6 |
Data di atas menunjukkan tren umum: suku bunga KPR yang lebih rendah cenderung diiringi dengan peningkatan jumlah KPR dan pertumbuhan sektor properti. Namun, korelasi ini tidak selalu linier dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi makro dan regulasi pemerintah.
Pengaruh terhadap Sektor Konstruksi dan Industri Terkait
Kebijakan KPR memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap sektor konstruksi. Peningkatan permintaan rumah mendorong peningkatan aktivitas konstruksi, menciptakan lapangan kerja bagi pekerja konstruksi, arsitek, insinyur, dan pekerja terampil lainnya. Industri terkait seperti material bangunan, furnitur, dan peralatan rumah tangga juga ikut merasakan dampak positifnya. Permintaan yang tinggi dapat memicu investasi dan inovasi di sektor ini.
Pengaruh terhadap Daya Beli Masyarakat dan Tingkat Konsumsi
Ketersediaan KPR dengan suku bunga yang terjangkau meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya untuk kelas menengah. Kemampuan untuk memiliki rumah sendiri mengurangi beban pengeluaran bulanan untuk sewa dan meningkatkan kepercayaan diri konsumen. Hal ini berdampak positif pada tingkat konsumsi secara keseluruhan, karena masyarakat cenderung lebih berani untuk melakukan pengeluaran konsumsi lainnya setelah memiliki rumah.
Potensi Risiko Ekonomi Terkait Kebijakan KPR yang Terlalu Ekspansif
Kebijakan KPR yang terlalu ekspansif, terutama dengan suku bunga yang sangat rendah dan persyaratan yang longgar, dapat menimbulkan beberapa risiko ekonomi. Risiko tersebut antara lain:
- Gelembung properti: Peningkatan harga properti yang tidak berkelanjutan dapat menciptakan gelembung yang rapuh dan berpotensi meletus, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.
- Peningkatan rasio utang rumah tangga: Tingkat utang rumah tangga yang tinggi dapat membuat masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan suku bunga.
- Malpraktek di sektor properti: Permintaan yang tinggi dapat memicu praktik curang, seperti manipulasi harga dan kualitas bangunan.
- Ketidakseimbangan sektoral: Pertumbuhan sektor properti yang terlalu cepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan sektoral dalam perekonomian.
Opini Publik dan Persepsi terhadap Sri Mulyani dan KPR
Kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menjadi topik diskusi yang hangat di kalangan masyarakat. Persepsi publik terhadap kebijakan ini beragam, dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, aksesibilitas pembiayaan, dan dampaknya terhadap kepemilikan rumah. Analisis opini publik dan persepsi masyarakat menjadi krusial untuk memahami efektivitas kebijakan dan merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran.
Ringkasan Opini Publik Terkait Kebijakan KPR
Opini publik terhadap kebijakan KPR di era Sri Mulyani terpolarisasi. Sebagian besar mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendorong aksesibilitas pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kritik juga muncul terkait suku bunga yang masih dianggap tinggi, persyaratan yang rumit, dan terbatasnya jangkauan program di beberapa daerah. Perbedaan persepsi ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masing-masing individu dan akses mereka terhadap informasi.
Kebijakan Sri Mulyani terkait KPR kerap menjadi sorotan, terutama dampaknya pada daya beli masyarakat. Aksesibilitas pembiayaan perumahan menjadi kunci, dan salah satu pilihannya adalah memanfaatkan fasilitas kredit rumah di Bank BTN yang menawarkan berbagai skema menarik. Kemudahan akses kredit ini, tentunya, berkaitan erat dengan efektivitas kebijakan Sri Mulyani dalam mendorong pertumbuhan sektor properti dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang bercita-cita memiliki rumah.
Jadi, peran Sri Mulyani dalam KPR sangat signifikan dan berdampak luas pada pilihan pembiayaan seperti yang ditawarkan Bank BTN.
“Kebijakan KPR pemerintah perlu lebih fokus pada penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Suku bunga yang masih tinggi menjadi hambatan utama.” – Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (Sumber: Berita Nasional, 2023 – *Catatan: Sumber fiktif untuk ilustrasi*)
“Program subsidi KPR perlu diperluas cakupannya agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Transparansi dalam pengelolaan dana juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.” – Pengamat Kebijakan Publik (Sumber: Majalah Ekonomi, 2024 – *Catatan: Sumber fiktif untuk ilustrasi*)
Persepsi Publik terhadap Efektivitas Kebijakan KPR
Efektivitas kebijakan KPR dalam meningkatkan kepemilikan rumah masih menjadi perdebatan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah rumah yang dibangun dan pembiayaan yang disalurkan, aksesibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah tetap menjadi tantangan. Persepsi positif lebih banyak datang dari mereka yang telah berhasil mendapatkan akses pembiayaan, sementara persepsi negatif lebih dominan di kalangan masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan KPR.
Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan, tentu sangat memperhatikan aksesibilitas masyarakat terhadap pemilikan rumah. Program KPR bersubsidi pemerintah pun menjadi fokus perhatian. Nah, bagi Anda yang berencana mengajukan KPR subsidi, penting untuk memahami persyaratan pengajuan rumah subsidi dengan detail. Memenuhi semua persyaratan ini akan meningkatkan peluang Anda mendapatkan KPR subsidi dan mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri.
Dengan begitu, kebijakan Sri Mulyani dalam mendorong kepemilikan rumah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
Contoh Kebijakan KPR yang Menuai Pujian dan Kritikan
Beberapa kebijakan KPR yang mendapatkan pujian antara lain program subsidi bunga dan bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kebijakan terkait persyaratan administrasi yang rumit dan proses verifikasi yang panjang sering menuai kritikan. Ketidakjelasan informasi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi sumber kritik dari masyarakat.
- Pujian: Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dinilai efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses KPR.
- Kritik: Persyaratan administrasi yang kompleks dan proses pengajuan yang panjang seringkali membuat masyarakat menyerah sebelum mendapatkan KPR.
Komunikasi Publik yang Efektif untuk Kebijakan KPR
Komunikasi publik yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan KPR. Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan dan mudah dipahami, menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi yang relevan. Sosialisasi program secara intensif di daerah-daerah dengan tingkat kepemilikan rumah rendah juga perlu dilakukan. Selain itu, melibatkan stakeholder terkait, seperti perbankan dan pengembang perumahan, dalam proses sosialisasi akan meningkatkan efektivitas komunikasi.
Penggambaran Peran Sri Mulyani dalam Kebijakan KPR oleh Media Massa
Media massa umumnya menggambarkan Sri Mulyani sebagai sosok yang berperan penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan KPR. Beberapa media memuji komitmennya dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan perumahan, sementara yang lain mengkritik kebijakannya yang dianggap belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kepemilikan rumah di Indonesia. Namun secara umum, media menganggap Sri Mulyani sebagai figur kunci dalam kebijakan perumahan di Indonesia.
Studi Kasus Implementasi Kebijakan KPR di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dipilih sebagai studi kasus implementasi kebijakan KPR karena representatif dari tantangan dan peluang program perumahan di daerah berkembang di Indonesia. Analisis ini akan menelaah dampak kebijakan KPR di wilayah ini, mengungkapkan baik aspek positif maupun negatifnya, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas di masa depan. Perbandingan singkat dengan negara lain yang memiliki sistem KPR serupa juga akan dijabarkan.
Implementasi Kebijakan KPR di Kabupaten Bogor
Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalankan berbagai program KPR bersubsidi dan komersial, bekerja sama dengan bank-bank pemerintah dan swasta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Skema subsidi bunga dan uang muka yang rendah menjadi daya tarik utama. Data menunjukkan peningkatan jumlah rumah yang dibangun dan disalurkan melalui program ini dalam beberapa tahun terakhir, meskipun belum merata di seluruh wilayah kabupaten.
Dampak Positif dan Negatif Kebijakan KPR di Kabupaten Bogor
Implementasi kebijakan KPR di Kabupaten Bogor menghasilkan dampak positif dan negatif yang signifikan. Berikut uraiannya:
- Dampak Positif: Meningkatnya kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, terciptanya lapangan kerja di sektor konstruksi, meningkatnya nilai aset masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang terdorong oleh peningkatan aktivitas pembangunan perumahan.
- Dampak Negatif: Permasalahan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat di daerah terpencil, kemungkinan peningkatan harga tanah di lokasi strategis, potensi gelembung properti jika permintaan melebihi pasokan, dan belum meratanya pembangunan infrastruktur pendukung di perumahan baru, seperti jalan dan fasilitas umum.
Sebagai ilustrasi, di wilayah Cisarua, peningkatan permintaan rumah mendorong kenaikan harga tanah secara signifikan, menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses perumahan. Sebaliknya, di daerah perkotaan seperti Cibinong, aksesibilitas pembiayaan lebih mudah, namun persaingan antar pengembang cukup ketat.
Tantangan Implementasi Kebijakan KPR di Kabupaten Bogor
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan KPR di Kabupaten Bogor meliputi:
- Aksesibilitas Pembiayaan: Masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi kendala aksesibilitas ke lembaga keuangan dan informasi terkait program KPR.
- Ketersediaan Lahan: Ketersediaan lahan yang sesuai untuk pembangunan perumahan di lokasi strategis dan terjangkau masih terbatas.
- Infrastruktur Pendukung: Perkembangan infrastruktur pendukung, seperti jalan dan fasilitas umum, belum selalu sejalan dengan pertumbuhan perumahan baru.
- Regulasi dan Perizinan: Proses perizinan pembangunan perumahan terkadang rumit dan memakan waktu lama.
Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan KPR
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan KPR di masa mendatang, beberapa rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan:
- Peningkatan Aksesibilitas Pembiayaan: Pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan keuangan ke daerah terpencil, misalnya melalui program keliling atau kerjasama dengan lembaga keuangan mikro.
- Pengembangan Infrastruktur Pendukung: Investasi pada infrastruktur pendukung perumahan, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, harus ditingkatkan secara terintegrasi dengan pembangunan perumahan.
- Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan: Proses perizinan pembangunan perumahan perlu disederhanakan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi biaya.
- Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan KPR sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.
Perbandingan Implementasi Kebijakan KPR dengan Negara Lain
Dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki sistem KPR yang mapan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas pembiayaan dan ketersediaan lahan terjangkau. Singapura, misalnya, memiliki sistem perencanaan kota yang terintegrasi dan regulasi yang ketat untuk memastikan kualitas pembangunan perumahan. Malaysia juga memiliki program perumahan subsidi yang luas dan terstruktur dengan baik. Indonesia perlu belajar dari keberhasilan negara-negara tersebut dalam hal perencanaan terpadu dan manajemen risiko dalam program KPR.
Kesimpulannya, peran Sri Mulyani dalam kebijakan KPR di Indonesia merupakan faktor kunci dalam membentuk lanskap perumahan nasional. Dampaknya, baik positif maupun negatif, berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas masyarakat, dan dinamika sektor properti. Analisis komprehensif terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan, termasuk strategi komunikasi publik, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program KPR dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia di masa depan. Perlu evaluasi berkelanjutan untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalisir risiko ekonomi yang mungkin muncul.
Informasi Penting & FAQ
Apa perbedaan utama kebijakan KPR di era Sri Mulyani dengan periode sebelumnya?
Perbedaannya terletak pada fokus dan strategi. Era Sri Mulyani cenderung lebih menekankan pada aksesibilitas KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai skema subsidi dan insentif, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan.
Bagaimana kebijakan KPR mempengaruhi stabilitas sistem keuangan?
Kebijakan KPR yang terlalu ekspansif dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah di sektor perbankan, sementara kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan sektor properti dan ekonomi secara keseluruhan. Pentingnya menjaga keseimbangan menjadi kunci.
Apakah ada rencana pemerintah untuk memperluas akses KPR di daerah terpencil?
Informasi mengenai rencana spesifik perlu dirujuk ke sumber resmi pemerintah seperti Kementerian Keuangan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, upaya perluasan akses KPR ke daerah terpencil biasanya menjadi bagian dari program pemerintah untuk pemerataan pembangunan.